Permendikbud No 36 Tahun 2018
analisis ruang lingkup PPKn SD di Permendikbud no.37 tahun 2018
1. analisis ruang lingkup PPKn SD di Permendikbud no.37 tahun 2018
Jawaban:
Pasal 2A
(1) Muatan informatika pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan/atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan/atau muatan lokal.
2. sebutkan tujuan upacara Bendera berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 2018!
Jawaban:
Upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri
Penjelasan:
maap kalo salah
3. Permendikbud No. 20 tahun 2016 berisi tentang:
Jawaban:
Dalam Pasal 1 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
4. isi permenpan No. 137 tahun 2018
Jawaban:
Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN | BKD. TAPUTKAB.go.id. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial, yang dewasa ini telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis.23 Mei 2018
Penjelasan:
Maaf kalo salah
5. permendikbud no 21 tahun 2016 mengatur tengang apa?
Jawaban:
Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
Jawaban:
STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Penjelasan:
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanah tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Terdiri atas 3 pasal
Pasal 1 mengatur mengenai standar satuan pendidikan dasar dan menengah
Pasal 2 mengatur mengenai Peraturan yang wajib diselenggarakan setiap sekolah dalam kurun waktu 3 tahun
Pasal 3 mengatur mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. jelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan pada Permendikbud no 103 tahun 2014
Jawaban:
tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan pedoman pembelajaran dalam rangka implementasi kurikulum 2013
Penjelasan:
maaf jika salah,, jadikan jawaban yg terbaik
Jawaban:
pokok pembahasan tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Isi dari Permendikbud tersebut antara lain mengatur perihal format Rencana Pengelolaan Pembelajaran (RPP) yang harus dibuat oleh guru.
7. 1.Pasca diberlakukannya Kurikulum 2013, Pemerintah akhirnya memastikan peran guru TIK dalam implementasi Kurikulum 2013 dengan mengeluarkan Permendikbud No. 68 tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013. Siapakah yang mengeluarkan Permendikbud diatas? 2.Beban kerja guru TIK sedikitnya membimbing .... Peserta didik?3.Tuliskan 3 cara melaksanakan Bimbingan TIK menurut Permendikbud No. 68 tahun 20144.Tuliskan kewajiban guru TIK berdasarkan pasal 4 Permendikbud No. 68 tahun 2014
Jawab:
1. Yang mengeluarkan Permendikbud No. 68 tahun 2014 adalah menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lebih tepatnya adalah yang menjabat Mendikbud tahun 2014 yaitu Muhammad Nuh.
2. Guru TIK sedikitnya membimbing 150 peserta didik, dapat diekuivalenkan dengan kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
3. Tiga cara melaksanakan bimbingan TIK adalah sebagai berikut:
Menyepakati jadwal bimbingan bersama peserta didikMembangun komunikasi dalam menentukan materi yang belum dipahamiMerancang pelaksanaan bimbingan jarak jauh.4. Kewajiban guru TIK:
Membimbing peserta didikMemfasilitiasi sesama guru dalam menyebarkan informasi terkait pembelajaranMemfasilitasi tenaga pendidik untuk mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIKPenjelasan:
Pada poin nomor 3 terkait cara melaksanakan bimbingan TIK, berikut adalah penjelasan lengkapnya:
Menyepakati jadwal bimbingan bersama peserta didik beberapa hari sebelum pelaksanaan bimbingan TIK. Tujuannya untuk memahami keadaan dan situasi peserta didik agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Membangun komunikasi dalam menentukan materi yang belum dikuasai/dipahami peserta didik. Tujuannya untuk mengetahui tentang materi apa yang paling mereka butuhkan untuk dipelajari. Merancang pelaksanaan bimbingan jarak jauh sesuai materi yang dibutuhkan peserta didik. Strategi ini disampaikan melalui grup WA karena pada awal pembelajaran jarak jauh, peserta didik belum dibekali dengan pengetahuan aplikasi teknologi.Sementara itu, pada poin nomor 4, berikut kewajiban guru TIK menurut Permendikbud No. 68 tahun 2014:
a. Membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang
sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan , menyajikan , serta
menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk mendukung
kelancaran proses pembelajaran;
b. memfasilitasi sesama guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang
sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan , menyajikan , serta
menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk persiapan,
pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran; dan
c. memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau
yang sederajat untuk mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK.
Materi pembahasan mengenai kerangka Permendikbud No. 68 tahun 2014 dapat disimak pada link berikut: https://brainly.co.id/tugas/11273839
#BelajarBersamaBrainly
8. permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian
yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. analisis standar isi di Permendikbud no. 20-23 tahun 2016?
Jawaban:
1. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dengan diberlakukanya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dengan diberlakukanya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penjelasan:
semogamembantu
~selamatbelajaryaa:)
10. Apa kejelasan tujuan pada perda kudus no 5 tahun 2018
Tujuan peraturan daerah kudus nomor 5 tahun 2018 yaitu mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Kudus
Penjelasan:
Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi berfungsi sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.
Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Pemerintah harus berusaha membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi.
Berdasarkan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
Dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi permasalahan yang akan muncul.
Pelajari Lebih Lanjut:
Materi perbedaaan peaturan daerah Provinsi dan Kabupaten
https://brainly.co.id/tugas/12791578
Materi proses pembuatan peraturan daerah
https://brainly.co.id/tugas/20035853?tbs_match_experiment=1
Materi tentang siapa yang berwenang membuat peraturan daerah
https://brainly.co.id/tugas/4503448
Detil Jawaban:
Kelas : SMP
Mapel : PPKn
Bab :
Kode :
#AyoBelajar
11. permendikbud no.28 tahun 2015 tentang SOTK museum nasional
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM
NASIONAL.
Bab 1. Pasal 1
(1) Museum Nasional adalah unit pelaksana teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang
permuseuman yang berada di bawah dan
pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal
Kebudayaan.
12. Tuliskan 3 peranan guru TIK berdasarkan Permendikbud No. 68 tahun 2014
Jawaban:
Rincian kegiatan guru TIK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
a. Menyusun rancangan pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK;
b. Melaksanakan layanan dan bimbingan TIK per tahun;
c. Menyusun alat ukur/lembar kerja program layanan dan bimbingan TIK.
13. Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah 2013 terakhir direvisi pada tahun 2018 Permendikbud Yang menjadi pedoman pelaksanaan kurikulum SD MI 2013 revisi tahun 2018 adalah...
Jawaban:mayanmar
Penjelasan:maaf kalo dapat telor ya
14. permendikbud no 058 trntang
Tentang kurikulum smp/mts/sederajat
15. IPS Permendikbud RI no 8 thun2016
Penjelasan:
pertanyaannya mana ya....
Posting Komentar untuk "Permendikbud No 36 Tahun 2018"